Anggaran Infrastruktur Matra Rp32,6 Miliar

Mamuju Utara, Sulbar - Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat, menyiapkan anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp32,6 miliar 2011.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mamuju Utara, M. Natsir di Pasangkayu, Sabtu, mengemukakan, anggaran tersebut telah disahkan melalui rapat paripurna dewan pengesahan peraturan daerah (Perda) APBD 2011.

"Perda APBD 2011 baru saja disahkan. Kami mendapat persetujuan dewan untuk alokasi pembangunan infrastruktur penataan kota maupun ibukota kecamatan," katanya.

Menurutnya, dari total dana pembangunan infrastruktur tersebut sekitar 60 persen diarahkan untuk pembangunan penataan wilayah perkotaan seperti pembangunan drainase, jalan perkotaan dan pembangunan tanggul sepanjang pesisir wilayah kota Mamuju Utara.

Demikian pula untuk pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan, kata dia, pemerinath juga mengalokasikan 40 persen dari total dana pembangunan infrastruktur.

"Penataan kota Mamuju Utara masih menjadi skala prioritas di 2011 pada dinas yang kami pimpin sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat di daerah ini," jelasnya.

Natsir menjelaskan, pihaknya belum bisa menentukan apakah tahun anggaran berikutnya masih akan fokus pada wilayah penataan kota, karena penyiapan anggaran infrastruktur ini sangat tergantung pada kondisi perkembangan yang dibutuhkan masyarakat.

"Nanti kita lihat perkembangannya apakah masih memberikan forsi anggaran gemuk untuk kota atau sebaliknya menggemukkan anggaran untuk desa. Itu semua tergantung kondisi yang kita lihat," papar dia.

Ia menuturkan, kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah pemekaran baru tentu masih banyak yang perlu dilakukan untuk menata daerah ini semakin membaik dari kondisi saat ini.

Dikatakannya, pembangunan infrastruktur ini juga untuk mendukung arah kebijakan bupati Matra, Ir.H.Agus Ambo Djiwa bersama wakil bupati, H.Muhammad Saal periode 2010-2015 mendatang.

"Kebijakan pemerintah tahun ini masih berkonsentrasi untuk menata wilayah perkotaan sebagai ibukota kabupaten. Makanya, tahun ini masih cenderung untuk melakukan penataan wilayah," pungkasnya.
(Sumber : ANTARA News)