Presiden SBY dalam waktu dekat ini akan melakukan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang terutama partai politik yang mempunyai kepentingan, yakni reshuffle kabinet. Rencana reshuffle karena terkait dugaan korupsi, perselingkuhan, kinerja yang tidak memuaskan, dan ada yang sakit, di jajaran menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Reshuffle yang dilakukan tentu sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kinerja pemerintahan SBY.
Me-reshuffle para menteri yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan tidak bisa bekerja, karena sakit atau tidak profesional, merupakan sebuah tindakan yang tepat. Dengan mengganti mereka seolah-olah pemerintah ini mendapat energi yang baru. Namun ada lagi menteri yang harus di-reshuffle, yakni menteri kepanjangan tangan kepentingan asing di Indonesia. Menteri-menteri itu pantas di-reshuffle sebab juga sama-sama merugikan kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia.
Suatu ketika SBY, dalam soal reshuffle pernah mengatakan, pergantian dalam kabinet akan lebih ditekankan untuk meningkatkan efektivitas, kinerja, dan kerja tim kabinet pemerintahan. Ditambahkannya, reshuffle tidak berlandaskan konsep giliran antarorang di partai politik atau non partai politik.
Berdasarkan komitmen SBY yang mengatakan konsep reshuffle tidak berlandaskan konsep giliran antarorang di partai politik atau nonpartai politik menunjukkan sebuah niat baik untuk benar-benar memperbaiki kinerja kabinet. Sebab kabinet yang disusun SBY sebelumnya lebih banyak dilakukan berdasarkan atas perimbangan politik dan akomodasi terhadap kekuatan politik yang ada.
SBY berusaha untuk mengakomodasi semua kekuatan yang ada dikarenakan untuk meminimalisasikan gesekan politik dan untuk mengamankan kekuasaan. Selain itu ia terpilih menjadi presiden juga dikarenakan oleh banyaknya kekuatan-kekuatan politik yang menyokongnya. Tentu saja kekuatan politik yang menyokong SBY memberinya tidak dengan cuma-cuma, akses kekuasaan dan jabatan menteri harus diterimanya. Langkah yang dilakukan SBY dengan sangat akomodatifnya terhadap kekuatan-kekuatan politik di satu sisi menguntungkan dirinya, namun terlalu akomodatifnya SBY membuat kabinet jauh dari profesionalisme.
Banyak menteri yang tidak paham dengan masalah yang diurusnya. Akibatnya banyak menteri tidak paham dengan seluk beluk departemen yang dipimpinnya. Ketidakpahaman tentang departemennya membuat menterinya bisa dibohongi oleh deputi atau dirjennya. Bisa pula menteri itu mengambil keputusan sendiri namun kebijakan yang ditempuhnya salah. Dari kondisi itu tidak heran bila kinerja kabinet sangat mengecewakan, banyak menteri yang mengulang-ulang kesalahan.
Ungkapan SBY yang mengatakan reshuffle untuk meningkatkan efektifitas, kinerja, dan tim kabinet di pemerintahan menunjukkan kemungkinan SBY akan meletakkan profesionalisme sebagai dasar dalam menyusun kabinet yang baru. Itu perlu dilakukan karena jika tetap menggunakan logika akomodasi politik dan giliran antarorang di partai politik atau non partai politik, maka kegagalan itu akan terulang.
Komitmen SBY untuk memperbaiki kabinet yang tidak berdasarkan akomodasi politik merupakan uji nyali SBY dalam menjalankan sisa waktu kekuasaannya. Langkah tidak akomodatif terhadap kekuasaan yang lain memang sangat berisiko, bisa mengancam, menggulingkan, dan melengserkan SBY dari kursi presiden. Apabila sebelumnya ia aman dari rencana hak interpelasi dan angket, ke depannya mungkin itu tidak akan terjadi.
Ancaman dari partai politik yang menterinya hendak di-reshuffle merupakan uji nyali bagi SBY dalam menjalankan sisa-sisa waktu kekuasaannya. Ia lebih memilih mengamankan kekuasaannya dengan menuruti syahwat kekuasaan partai politik dengan akibat buruknya kinerja kabinet atau lebih memilih menteri yang kompeten dan professional dengan hasil kinerja yang menguntungkan rakyat dan negara, itu menjadi ukuran seberapa besar nyali SBY dalam mengambil keputusan komposisi reshuffle.
*)Penulis adalah Pengamat Politik dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI